"Tanggapannya baik, insya Allah dibantu," kata Sunggono, Kamis (14/1/2021).
Selain itu, Permendagri Nomor 33/2019, Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
"Kan ada Permendagri-nya sudah, kita mengacu ke itu saja. Cuman kami menunggu surat resminya," jelasnya.
Surat balasan dari Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ini, lanjut Sunggono, bakal menjelaskan tatacara mekanisme pembayaran utang kegiatan tahun anggaran 2020.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan
"Tanggapannya baik, insya Allah dibantu," kata Sunggono, Kamis (14/1/2021).
Selain itu, Permendagri Nomor 33/2019, Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
"Kan ada Permendagri-nya sudah, kita mengacu ke itu saja. Cuman kami menunggu surat resminya," jelasnya.
Surat balasan dari Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ini, lanjut Sunggono, bakal menjelaskan tatacara mekanisme pembayaran utang kegiatan tahun anggaran 2020.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan