KPH Dituntut Punya Keunggulan
1 menit baca2.816 kali dibaca
SAMARINDA - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mendorong Kesatuan Pengelolaan Hutan di daerah ini agar memiliki produk unggulan.
“Program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Wahyu Widhi Heranata.
Program perhutanan sosial, katanya, merupakan branding Dinas Kehutanan Kaltim dengan program yang dikelola langsung menyentuh masyarakat.
“Unsur pemerintah hadir mendampingi masyarakat termasuk pihak perusahaan, unsur masyarakat termasuk kelompok masyarakat masing-masing desa di wilayah yang tersebar di kabupaten dan kota,” katanya.
“Saat ini, sudah ada 20 plus 1 KPH. Sembilan KPH sudah dilantik, dimana masing-masing KPH ada di tingkat tapak yang memiliki produk-produk unggulan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, di Delta Mahakam dimana KPH nantinya akan mengembangkan tambak ramah lingkungan bekerja sama dengan masyarakat di Desa Sepatin, Muara Jawa, Kutai Kartanegaa.
“Mereka akan didampingi unit manajemen dari perusahaan yang beroperasi di wilayah desa tersebut antara lain PT Total E&P maupun manajemen perusahaan lainnya,” ucapnya.
“Contoh lainnya, KPH Bongan yang juga bekerja sama dengan unit manajemen perusahaan akan melaksanakan ternak sapi atau lebih dikenal dengan sapi masuk hutan. Pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat petani setempat. Jadi masing-masing KPH memiliki produk-produk unggulan sesuai dengan karakter masing-masing wilayah,” paparnya.
Begitu juga di Kabupaten Berau, katanya, sekarang sudah mengembangkan “agroforestry” maupun pengembangan produk yang tidak dimiliki daerah atau desa lainnya.
“Bila itu diperlukan, misalnya budidaya perkebunan tebu dan budidaya tanaman kopi dari hutan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan program kehutanan sosial, Dinas Kehutanan, katanya, akan bekerja sama dengan lintas sektor seperti dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui program Desa Tangguh Bencana.
“Kemudian dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim melalui program dua anak cukup serta dinas dan badan lainnya,” katanya. (ant)
