Workshop tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono. Dia meminta agar Dinkes Kukar mengevaluasi capaian-capaian sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah diraih untuk dioptimalkan kembali.
"Evaluasi itu nanti bisa dijadikan dasar penyusunan Renstra menyesuaikan dengan RPJMD yang akan datang," kata Sunggono kepada Korankaltim.com.
Selain itu, lanjutnya, Dinkes Kukar secara garis besar mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan secara nasional.
Pada SPM 2019 lalu, ada 12 unsur yang perlu dicakupi. Mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan balita, kesehatan pada usia pendidikan dasar, kesehatan pada usia produktif, kesehatan pada usia lanjut, kesehatan penderita hipertensi, kesehatan penderita diabetes melitus, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, kesehatan orang terduga tuberculosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.
Capaian-capaian itulah yang diminta Sunggono untuk dievaluasi.
Dari segi fasilitas kesehatan, Sunggono menyebutkan ambulans di 32 Puskesmas yang ada di Kukar sudah terpenuhi. Selain itu, Puskesmas Pembantu yang ada di Kukar juga dikatakan sudah layak. Ke depan, pihaknya ingin memenuhi standar tenaga kesehatan yang mengisi puskesmas-puskesmas tersebut.
"Sekarang kan sudah ada perekrutan Nakes dengan anggaran dari BLUD puskesmas," jelasnya.
Kepala Dinkes Kukar Martina Yulianti berharap dukungan anggaran agar pelayanan kesehatan selalu optimal.
"Dukungan yang kuat dari pemerintah tentunya sangat kami harapkan," harap Yuli. (ADV)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan