"Itulah kesulitan kami, kasarnya memperkerjakan psikolog tapi tidak bisa membayar (belanja jasa,red) nya," kata Aji Lina kepada Korankaltim.com, Senin (9/10/2020) pagi.
Idealnya, psikolog tersebut dapat menetap di DP3A Kukar layaknya pegawai. Sehingga layanan konsultasi dan edukasi terhadap orang tua dan pemenuhan hak-hak anak tidak lagi lewat sistem janji temu agar dapat dilayani.
Kata Aji Lina, para psikolog yang sudah bekerjasama itu menolak menjadi pegawai THL. Hal ini dikatakan wajar mengingat dengan gaji yang bakal diterima tidak sesuai dengan profesi dan keahliannya.
"Ini pun sudah kami bawa ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk ditindaklanjuti," pungkasnya.
Diketahui, Puspaga merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas keluarga. Hal ini juga berpengaruh terhadap kelayakan kabupaten/kota terhadap pemenuhan hak-hak anak.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan
"Itulah kesulitan kami, kasarnya memperkerjakan psikolog tapi tidak bisa membayar (belanja jasa,red) nya," kata Aji Lina kepada Korankaltim.com, Senin (9/10/2020) pagi.
Idealnya, psikolog tersebut dapat menetap di DP3A Kukar layaknya pegawai. Sehingga layanan konsultasi dan edukasi terhadap orang tua dan pemenuhan hak-hak anak tidak lagi lewat sistem janji temu agar dapat dilayani.
Kata Aji Lina, para psikolog yang sudah bekerjasama itu menolak menjadi pegawai THL. Hal ini dikatakan wajar mengingat dengan gaji yang bakal diterima tidak sesuai dengan profesi dan keahliannya.
"Ini pun sudah kami bawa ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk ditindaklanjuti," pungkasnya.
Diketahui, Puspaga merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas keluarga. Hal ini juga berpengaruh terhadap kelayakan kabupaten/kota terhadap pemenuhan hak-hak anak.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan