Puspaga di Kukar Masih Terkendala Belanja Jasa Psikolog

"Itulah kesulitan kami, kasarnya memperkerjakan psikolog tapi tidak bisa membayar (belanja jasa,red) nya," kata Aji Lina kepada Korankaltim.com, Senin (9/10/2020) pagi.

Idealnya, psikolog tersebut dapat menetap di DP3A Kukar layaknya pegawai. Sehingga layanan konsultasi dan edukasi terhadap orang tua dan pemenuhan hak-hak anak tidak lagi lewat sistem janji temu agar dapat dilayani.

Kata Aji Lina, para psikolog yang sudah bekerjasama itu menolak menjadi pegawai THL. Hal ini dikatakan wajar mengingat dengan gaji yang bakal diterima tidak sesuai dengan profesi dan keahliannya.

"Ini pun sudah kami bawa ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk ditindaklanjuti," pungkasnya.

Diketahui, Puspaga merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas keluarga. Hal ini juga berpengaruh terhadap kelayakan kabupaten/kota terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Penulis: Reza Fahlevi

Editor : Bambang Irawan

Puspaga di Kukar Masih Terkendala Belanja Jasa Psikolog

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini