"Kemungkinannya bakal mengakomodir tenaga honorer, guru honorer, hingga aparat pemerintah desa," kata Hamly.
Rapat tersebut rencananya bakal dipimpin oleh Asisten I Setkab Kukar dan menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan sinkronisasi data kepesertaannya.
"Kan kasian juga mereka (PPNPN) ini, harus bisa terakomodir lah," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, selain para pekerja swasta bergaji di bawah Rp5 juta, pemerintah pusat juga akan memberi bantuan subsidi gaji bagi pegawai pemerintah non-PNS (PPNPN).
PPNPN kata Ida dapat terakomodir dalam bantuan subsidi gaji dengan syarat telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Hal tersebut disimpulkan setelah dilakukannya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga. Sasarannya adalah bagi PPNPN yang tidak menerima gaji ke-13 dan terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan.
Estimasi jumlah penerimanya termasuk ke dalam 15,7 juta penerima bantuan subsidi gaji pekerja secara nasional.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi
"Kemungkinannya bakal mengakomodir tenaga honorer, guru honorer, hingga aparat pemerintah desa," kata Hamly.
Rapat tersebut rencananya bakal dipimpin oleh Asisten I Setkab Kukar dan menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan sinkronisasi data kepesertaannya.
"Kan kasian juga mereka (PPNPN) ini, harus bisa terakomodir lah," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, selain para pekerja swasta bergaji di bawah Rp5 juta, pemerintah pusat juga akan memberi bantuan subsidi gaji bagi pegawai pemerintah non-PNS (PPNPN).
PPNPN kata Ida dapat terakomodir dalam bantuan subsidi gaji dengan syarat telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Hal tersebut disimpulkan setelah dilakukannya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga. Sasarannya adalah bagi PPNPN yang tidak menerima gaji ke-13 dan terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan.
Estimasi jumlah penerimanya termasuk ke dalam 15,7 juta penerima bantuan subsidi gaji pekerja secara nasional.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi