Wakil Bupati Kukar, Chairil Anwar menyatakan, sangat mendukung terbitnya Perbup ini. Menurutnya, kesadaran masyarakat akan penerapan protokol pencegahan Covid-19 masih sangat rendah.
"Kepatuhan masyarakat kita masih rendah, yang ringan seperti pakai masker dan cuci tangan saja sangat rendah. Dengan terbitnya perbub ini mari sama-sama kita sadari," kata Chairil Dikonfirmasi Korankaltim.com, Jumat (28/8/2020).
Dalam Perbup tersebut juga mengatur soal sanksi bagi siapapun yang tidak benar-benar menjalankan protokol Covid-19. Sanksinya adalah sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas umum, tidak memuat sanksi berupa denda.
Sebelumnya, dalam draft Perbub ini, mengatur soal denda. Isi draf tersebut menyebutkan, masyarakat yang tidak menerapkan protokol pencegahan Covid-19 bakal disanksi membayar denda sebesar Rp200 ribu. Namun dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang menurun saat ini, sanksi denda tersebut dihapus dalam Perbub.
"Kita ingin membiasakan masyarakat dulu, kemudian mata pencaharian masyarakat juga ikutan 'batuk', jadi di kita tidak ingin memaksakan sanksi (denda, red) itu," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi
Wakil Bupati Kukar, Chairil Anwar menyatakan, sangat mendukung terbitnya Perbup ini. Menurutnya, kesadaran masyarakat akan penerapan protokol pencegahan Covid-19 masih sangat rendah.
"Kepatuhan masyarakat kita masih rendah, yang ringan seperti pakai masker dan cuci tangan saja sangat rendah. Dengan terbitnya perbub ini mari sama-sama kita sadari," kata Chairil Dikonfirmasi Korankaltim.com, Jumat (28/8/2020).
Dalam Perbup tersebut juga mengatur soal sanksi bagi siapapun yang tidak benar-benar menjalankan protokol Covid-19. Sanksinya adalah sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas umum, tidak memuat sanksi berupa denda.
Sebelumnya, dalam draft Perbub ini, mengatur soal denda. Isi draf tersebut menyebutkan, masyarakat yang tidak menerapkan protokol pencegahan Covid-19 bakal disanksi membayar denda sebesar Rp200 ribu. Namun dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang menurun saat ini, sanksi denda tersebut dihapus dalam Perbub.
"Kita ingin membiasakan masyarakat dulu, kemudian mata pencaharian masyarakat juga ikutan 'batuk', jadi di kita tidak ingin memaksakan sanksi (denda, red) itu," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi