“Kami sudah koordinasi dengan provinsi, minta arahan konkret. Selama ini hanya dengar dari berita. Sampai sekarang belum ada arahan konkret," ungkap Hamly, Minggu (9/8/2020).
Ia berharap, pemerintah segera menyampaikan mekanisme pemberian bantuan yang konon bakal menghabiskan dana hingga Rp31 triliun tersebut. "Apakah itu memang ada diminta data. Yang pasti kalau terkait data kami sudah siap, karena memang data ksudah siap. Tapi sejauh ini petunjuk teknisnya belum ada,” jelasnya.
Hamly menegaskan, di Kukar sudah dipertegas kepada seluruh perusahaan untuk mendaftarkan seluruh karyawan sebagai peserta aktif BPJS Tenaga Kerja. “Kalau perusahaan sebagian besar sudah ada untuk BPJS tenaga kerja, karena mereka wajib mendaftarkan karyawannya. Kami memantau itu dan seandainya resign atau pindah perusahaan biasanya karyawan-karyawan itu pasti ke kantor kami untuk mengurus pencairannya BPJS itu,” tegasnya.
Penulis : Muhammad Heriansyah
Editor : Rusdianto
“Kami sudah koordinasi dengan provinsi, minta arahan konkret. Selama ini hanya dengar dari berita. Sampai sekarang belum ada arahan konkret," ungkap Hamly, Minggu (9/8/2020).
Ia berharap, pemerintah segera menyampaikan mekanisme pemberian bantuan yang konon bakal menghabiskan dana hingga Rp31 triliun tersebut. "Apakah itu memang ada diminta data. Yang pasti kalau terkait data kami sudah siap, karena memang data ksudah siap. Tapi sejauh ini petunjuk teknisnya belum ada,” jelasnya.
Hamly menegaskan, di Kukar sudah dipertegas kepada seluruh perusahaan untuk mendaftarkan seluruh karyawan sebagai peserta aktif BPJS Tenaga Kerja. “Kalau perusahaan sebagian besar sudah ada untuk BPJS tenaga kerja, karena mereka wajib mendaftarkan karyawannya. Kami memantau itu dan seandainya resign atau pindah perusahaan biasanya karyawan-karyawan itu pasti ke kantor kami untuk mengurus pencairannya BPJS itu,” tegasnya.
Penulis : Muhammad Heriansyah