"Ini masih usulan, ya kita lihat nanti ketentuan. Tapi kita hargai usulan itu," kata Sunggono, Selasa (21/7/2020).
Diketahui, ada poin-poin teknis yang diusulkan dalam perubahan Perbub tersebut. Terutama, terkait kesetaraan standar biaya perjalanan dinas luar dan dalam daerah.
Ketua Bapemperda DPRD Kukar Ahmad Yani, yang menyampaikan usulan tersebut berdalih, fungsi kontrol dan dan pengawasan terhadap kinerja-kinerja pemerintah dapat berjalan maksimal dengan disamakannya besaran biaya perjalanan dinas antara luar dan dalam daerah. Selain itu, anggota dewan bakal akan lebih sering berkunjung ke konstituennya.
Sunggono bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membicarakannya terlebih dahulu untuk menindaklanjuti usulan ini.
"Kita akan bicarakan dulu dengan TPAD dan Tim Standarisasi Harga Pemerintah Daerah," tandasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
"Ini masih usulan, ya kita lihat nanti ketentuan. Tapi kita hargai usulan itu," kata Sunggono, Selasa (21/7/2020).
Diketahui, ada poin-poin teknis yang diusulkan dalam perubahan Perbub tersebut. Terutama, terkait kesetaraan standar biaya perjalanan dinas luar dan dalam daerah.
Ketua Bapemperda DPRD Kukar Ahmad Yani, yang menyampaikan usulan tersebut berdalih, fungsi kontrol dan dan pengawasan terhadap kinerja-kinerja pemerintah dapat berjalan maksimal dengan disamakannya besaran biaya perjalanan dinas antara luar dan dalam daerah. Selain itu, anggota dewan bakal akan lebih sering berkunjung ke konstituennya.
Sunggono bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membicarakannya terlebih dahulu untuk menindaklanjuti usulan ini.
"Kita akan bicarakan dulu dengan TPAD dan Tim Standarisasi Harga Pemerintah Daerah," tandasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi