Sekda Kukar Sunggono menyebutkan, hal ini berawal dari temuan BPK RI. Pemkab Kukar diminta agar menertibkan aset-aset daerah itu, baik aset bergerak seperti kendaraan dinas maupun aset tak bergerak seperti tanah dan gedung.
"Kalau jumlahnya, sedikit atau banyak itu relatif. Intinya sesuai dengan hasil temuan BPK itu kita diminta menertibkan. Tujuannya agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk pembangunan daerah," kata Sunggono dikonfirmasi Korankaltim.com, Selasa (23/6/2020).
Data aset tersebut, kata dia, sudah diinventarisasi. Baik yang digunakan oleh ASN, pensiunan ASN atau pihak lain yang tidak sesuai peruntukannya sesuai standar kebutuhan Pemkab Kukar.
Dalam hal ini, kepala perangkat daerah selaku penanggung jawab aset daerah di organisasi masing-masing diminta untuk melakukan upaya maksimal .
"Melalui data inventarisasi itu, akan kita tertibkan semuanya," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
Sekda Kukar Sunggono menyebutkan, hal ini berawal dari temuan BPK RI. Pemkab Kukar diminta agar menertibkan aset-aset daerah itu, baik aset bergerak seperti kendaraan dinas maupun aset tak bergerak seperti tanah dan gedung.
"Kalau jumlahnya, sedikit atau banyak itu relatif. Intinya sesuai dengan hasil temuan BPK itu kita diminta menertibkan. Tujuannya agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk pembangunan daerah," kata Sunggono dikonfirmasi Korankaltim.com, Selasa (23/6/2020).
Data aset tersebut, kata dia, sudah diinventarisasi. Baik yang digunakan oleh ASN, pensiunan ASN atau pihak lain yang tidak sesuai peruntukannya sesuai standar kebutuhan Pemkab Kukar.
Dalam hal ini, kepala perangkat daerah selaku penanggung jawab aset daerah di organisasi masing-masing diminta untuk melakukan upaya maksimal .
"Melalui data inventarisasi itu, akan kita tertibkan semuanya," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi