DPRD Penajam Paser Utara, pertengahan bulan ini berkunjung ke DPRD Kukar, beberapa hari sebelumnya, DPRD Kota Bontang yang berkunjung ke Kota Raja Tenggarong untuk sharing kebijakan dan formulasi kebijakan dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan DPRD Kukar dan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua III DPRD Kukar Siswo Cahyono mengatakan, kehadiran anggota DPRD PPU ini merupakan kunjungan kerja yang kedua ke DPRD Kukar, pertama yakni Kamis 4 Juni 2020, DPRD Kota Bontang sharing terkait anggaran penanganan Covid 19.
“Sedangkan DPRD PPU terkait dengan implementasi surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor :119/3039/SJ, Nomor 11 Tahun 2020," ungkap Siswo kepada Koran Kaltim.com, Ahad (21/6/2020) tadi.
Siswo menjelaskan, terkait masalah dana penanganan Covid-19 di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga saat ini menjadi yang paling besar mengalokasikan dana untuk tanggap Covid-19.
“Alhamdulillah dari 18 Kecamatan se- Kabupaten Kukar , 95 persen sudah tersalurkan, ini kami ketahui setiap pelaksanaan penyaluran pemerintah daerah di setiap kecamatan selalu mengundang pimpinan dan melibatkan langsung anggota DPRD Kukar sesuai dengan Dapil masing- masing, jadi berapapun anggaran yang diajukan pemerintah selama itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada dan untuk kepentingan rakyat, DPRD tentu sepakat," jelasnya.
Adapun Anggaran penanggulangan Covid-19 di Kukar dialokasikan sebesar Rp 129 miliar, dari APBD Kukar, Hingga 1 Mei 2020 tercatat dana desa untuk lawan Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No 8/ 2020 sebanyak Rp10,982 miliar dari total pagu Dana Desa Kukar sebesar Rp187,633 miliar untuk 193 desa, alokasi anggaran yang terbesar yakni belanja sosial berupa sembako untuk masyarakat yang terkena dampak Covid 19.
“DPRD tentu mengapresiasi kinerja pemkab, walau sampai saat ini Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara belum menyampaikan laporan keuangannya kepada DPRD Kukar," pungkas Siswo. (*)
Penulis Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur