"Silahkan laporkan ke posko, nanti segera akan kita tindaklanjuti karena pembayaran THR merupakan kewajiban perusahaan," kata Hamly kepada korankaltim.com, Kamis (14/5/2020).
Hamly mengungkapkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dua arah yakni agar perusahaan memenuhi kewajibannya kepada karyawan. Distransnaker sudah menyampaikan terkait hal ini melalui surat edaran ke perusahaan.
“Perusahaan diminta membayar kewajiban THR karyawan paling lama tujuh hari sebelum lebaran. Itu maksimal, tapi lebih cepat lebih baik," ungkapnya.
Ia menjelaskan, sesuai dengan edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, terdapat dua opsi yang dapat dipilih oleh perusahaan terkait dengan pembayaran THR di tengah pandemi Covid-19 ini.
Opsi itu ialah, perusahaan membayar secara penuh THR kepada karyawan. Jika tidak bisa membayar secara penuh, dengan cara dicicil sampai lunas. Jika perusahaan memilih opsi untuk mencicil THR, maka perusahaan harus terlebih dahulu membuat laporan tertulis ke Distransnaker.
"Namun, hal itu juga harus sesuai dengan kesepakatan manajemen perusahaan dengan karyawan, lalu membuat laporan tertulis yang ditujukan ke kami. Jika tidak perusahaan tidak bisa menerapkan pilihan itu," jelasnya.
"Selain itu, perusahaan juga harus menjelaskan kondisi keuangannya kepada karyawan ataupun serikat pekerja. Harus transparan dalam hal ini," pungkas Hamly.
Diketahui selama posko aduan dibuka, hingga saat ini belum ada masuk laporan mengenai tidak dibayarkannya THR oleh perusahaan.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: M.Huldi
