“Kalau sudah tau banyak kesalahan, segera diperbaiki, segera update. Harus cepat, jangan ribut. Sekali salah sasaran maka warga yang jadi korban”, kata Aus Hidayat Nur, melalui Pesan WhatsAap yang dikirim ke teman-teman media, melalui press rilis, Selasa (12/5) kemarin.
Sebelumnya pemerintah pusat memutuskan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dengan menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan yang terdampak situasi Virus corona (Covid-19). Dianggarkan dari refocusing dan relokasi Dana Desa. Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.
Aus menegaskan penyaluran BLT sebagai salah satu program jaring pengaman sosial pemerintah harus memiliki teknis yang rapih, jangan tumpang tindih dengan bantuan lain.
“Data penerima bantuan setelah diberikan ke lapangan memang banyak salah sasaran. Banyak ditemui kasus data ganda, ada juga penerima BLT yang sudah mendapat bantuan dari jaring pengaman sosial lain, bahkan seorang anggota dewan juga termasuk dalam data penerima bantuan”, ujar politisi PKS dari dapil Kalimantan Timur tersebut.
“Dari awal penanganan Covid-19 program bantuan selalu menimbulkan masalah, mulai dari kebijakan sampai teknis. Jangan seperti ini, koordinasi harus rapih, tidak boleh tumpang tindih. Pemerintah harus kompak,” tegasnya.
Penulis : Romi Ali Darmawan
Editor: Aspian Nur
