Menurutnya, hari-hari belakangan ini, sudah saatnya fokus tersebut beralih untuk me-rebound ekonomi yang mulai jatuh mengingat perkembangan pasien corona yang saat ini cukup terkendali.
"Ini ada kecenderungan data (pasien) mulai melandai, rata. Maka fokus penanganannya enggak lagi soal kesehatan karena penanganannya sudah bagus," ujar Iskandar kepada Korankaltim.com, Selasa (28/4/2020).
Sekarang ini, kata dia, warga dengan penghasilan menurun lebih banyak jumlahnya dibandingkan ODP yang dirawat kesehatannya.
Buktinya, tadi pagi, pelaku UMKM yang tergolong warga kelas menengah pun berderai air mata ketika menyampaikan unek-uneknya ke Pemkab Kukar dalam diskusi publik yang digelar terkait dampak pandemi.
Kelas menengah juga perlu mendapat jaring pengamanan sosial lantaran dikhawatirkan ekonominya terpuruk dan turun kelas menjadi masyarakat miskin.
"Kalau hitungan saya, anggaran Rp22,7 miliar untuk perbaikan dampak ekonomi hanya bisa meng-cover 10 ribu warga selama enam bulan. Dan Rp13,9 miliar untuk BLT itu mencover lima ribu warga kalau dia dapat Rp200 ribu selama 6 bulan," paparnya.
"Untuk pelaku usaha UMKM itu tidak sampai Rp1 juta. Tapi untuk apa kita kasih uang? Mending kita kasih proyek, kita beri job untuk bikin masker misalnya atau produksi beras," jelasnya lagi.
Dengan begitu, gerbong produksi ekonomi lokal masih dalam koridor aman dari kolaps. Terlebih lagi, produksi beras lokal di Kukar diketahui surplus.
Sekretaris Daerah Kukar Sunggono mengatakan ada sebanyak 15.850 warga menengah yang tergolong rentan miskin.
Termasuk dari sektor-sektor informal yang tentu terdampak kebijakan penanganan covid-19 dan harus dibantu secara ketahanan ekonominya untuk beberapa bulan ke depan.
"Bahkan terakhir kami mencoba mengakomodir bantuan dari Kapolri melalui Polres Kukar, yang mungkin dari kelompok sasaran penerima manfaat itu terlewat bantuannya oleh kita (Pemkab)," tuturnya.
Belum lagi, data kelompok penerima manfaat (KPM) yang terus melonjak naik seiring dengan banyaknya pelaku UMKM yang gulung tikar hingga pekerja kelas menengah yang dirumahkan atau pun di-PHK.
Pada saat awal pendataan KPM dalam Renstra Penanggulangan Dampak Covid-19 hanya sebanyak 22 ribuan warga. Hari ini, angkanya berubah hampir dua kali lipat.
"Berubah menjadi 40.313 warga dan akan terus bertambah menyesuaikan kondisi di lapangan," ungkapnya.
Untungnya, Kemendes PDTT RI memerintahkan untuk menyisipkan 38 persen alokasi dana desa (ADD) bagi warga yang sebelumnya tidak menerima bantuan apapun karena dianggap masih mampu sebelumnya.
"Banyak desa mengambil kebijakan mendahulukan sembako kepada warga. Mengingat distribusi bantuan dari kabupaten cukup jauh dan desa-desa sudah inisiatif," ujarnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi