"Kami kesulitan terkait beberapa data itu tidak ada NIK-nya. Ini harus berbasis data, jadi harus berkomunikasi dengan RT hingga kecamatan," kata Hamly, Selasa (14/4/2020).
Padahal, itu penting agar sasaran program dalam rencana strategis penanggulangan dampak Covid-19 ini betul-betul diterima masyarakat yang membutuhkan.
Sebab, untuk dapat menjadi relawan, harus benar-benar terverifikasi sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin.
"Jadi kami harus berbasis ke data (dinsos) itu. Kalau tidak ada ya tidak bisa, karena bisa jadi ada tumpang tindih," ujarnya.
Belum lagi, warga tidak mampu yang dimintai NIK-nya mengira bahwa hal ini sebagai bentuk menggalang dukungan untuk Pilkada 2020. Sementara, hal ini dimaksudkan pemerintah agar dapat menunaikan tanggungjawab kepada masyarakat yang benar-benar terdampak.
"Sudah begitu, mau tidak mau kita juga harus memberikan penjelasan lagi kepada mereka," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
"Kami kesulitan terkait beberapa data itu tidak ada NIK-nya. Ini harus berbasis data, jadi harus berkomunikasi dengan RT hingga kecamatan," kata Hamly, Selasa (14/4/2020).
Padahal, itu penting agar sasaran program dalam rencana strategis penanggulangan dampak Covid-19 ini betul-betul diterima masyarakat yang membutuhkan.
Sebab, untuk dapat menjadi relawan, harus benar-benar terverifikasi sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin.
"Jadi kami harus berbasis ke data (dinsos) itu. Kalau tidak ada ya tidak bisa, karena bisa jadi ada tumpang tindih," ujarnya.
Belum lagi, warga tidak mampu yang dimintai NIK-nya mengira bahwa hal ini sebagai bentuk menggalang dukungan untuk Pilkada 2020. Sementara, hal ini dimaksudkan pemerintah agar dapat menunaikan tanggungjawab kepada masyarakat yang benar-benar terdampak.
"Sudah begitu, mau tidak mau kita juga harus memberikan penjelasan lagi kepada mereka," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi