“Kami menyoroti bukan soal kebijakannya saja termasuk aspek pengawasannya, hal ini merupakan tugas semua pihak tidak terkecuali bagi kami dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kami mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Kukar untuk dapat lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dan menyampaikan bantuan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD maupun dari bantuan pihak lainnya,” kata Ketua FKPPI 1803 Kukar H Setia Budi kepada Korankaltim.com, Selasa (14/4/2020).
FKPPI Kukar berharap bantuan bisa seoptimal mungkin didistribusikan secara tepat sasaran berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Kemudian dalam kaitannya dengan isu-isu menjelang Pilkada kami mengingatkan Bupati agar menempatkan diri secara profesional dan menempatkan diri sebagai orang tua bagi seluruh masyarakat serta tidak mampolitisir keadaan untuk kepentingan kepentingan di luar masalah kemanusiaan dan keselamatan masyarakat,” harapnya.
FKPPI juga meminta kepada DPRD Kukar untuk membentuk tim khusus lintas komisi atau lintas fraksi dalam memantau secara lebih khusus dan detail kebijakan soal bantuan Pemkab Kukar.
“Keberadaan tim ini untuk selanjutnya dapat dijadikan pusat pengaduan masyarakat jika terdapat penyimpangan dalam distribusi bantuan pemerintah daerah," tukasnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada seluruh dokter dan tenaga medis sebagai garda terdepan melawan pandemi Covid-19.
"Demikian pula kepada seluruh kawan-kawan jurnalis yang telah memberikan informasi dengan baik dan benar kepada masyarakat,” demikian Setia Budi.
Penulis : Muhammad Heriansyah
Editor: M.Huldi