“Kami sudah melakukan pembahasan beberapa kali untuk mengurai permasalahan ini. Memang terjadinya longsor, kemungkinan besarnya karena adanya aktivitas tambang yang jaraknya cukup dekat dengan pemukiman warga,” sebut Suparman kepada korankaltim.com Senin (17/2/2020) siang tadi.
Pemkab Kukar juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim terkait persoalan ini. Bupati Kukar Edy Damansyah sudah melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi warga sekaligus mengetahui apa yang dibutuhkan warga.
“Bupati sudah ke lapangan, dan dari pembahasan yang pernah kami lakukan, memang masih menunggu lagi dari pihak provinsi, karena ini persoalan tidak hanya Pemkab Kukar saja tetapi juga wewenangnya Provinsi. Yang pasti setahu kami warga dua RT itu minta dibebaskan lahannya, baik rumahnya dan tanam tumbuh mereka oleh perusahaan KPUC (Karya Putra Utama Coal),” ungkapnya.
Sementara itu Ayat salah satu warga terdampak menyampaikan, mengungsi di BPU adalah keputusan warga sendiri dengan alasan untuk berjaga-jaga karena takut terjadi longsor susulan.
“Memang keinginan warga, 68 KK kurang lebih. Dan memang RT 17 dan RT 18 itu dekat sekali dengan tambang. Jadi kalau ketika hujan itu ada ketakutan warga dan memang ada pergerakan tanah, karena pada tanggal 24 (februari, red) yang longsor waktu itu, kolam warga saja itu airnya langsung turun mengering, berarti itu kan ada keretakan itu bahkan sampai seberang jalan,” jelas Ayat.
Ayat menegaskan warga merasakan ketakutan ketika terjadi hujan dan saat malam hari. “Kalau siang hari kan kita masih bisa siaga ya, yang kami takut kan itu ya malam hari, apalagi kalau terjadi hujan, makanya sebagian warga kalau malam menginap di Balai. Makanya kami warga RT 17 RT 18 itu minta ya dibebaskan, karena merasa takut terutama pada saat hujan,” demikian Ayat.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
