Anggota DPRD Donggala, Taufik M Burhan menyebutkan, pihaknya ingin mendapatkan informasi dari Pemkab Kukar yang juga memiliki banyak tenaga honorer.
"Kami tadi sengaja untuk menanyakan kepada Pemda Kukar bagaimana tata kelola terkait honorer karena kami juga ingin mendapat masukan," kata Taufik.
"Pada saat ini, tenaga honorer (Donggala) belum mendapat insentif yang memadai dari tugas mereka. Dan dalam rangka validasi data soal kebijakan baru pemerintah pusat soal penghapusan honorer," imbuhnya.
Menurutnya, Kondisi Kukar dengan 7.000 honorer merupakan situasi menarik. Taufik merasa terpuaskan saat mendengar jawaban dari kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar Jane AR Nazaruddin terkait solusi untuk honorer ini.
Dalam forum itu, Jane menyebutkan honorer di Kukar didorong untuk lolos Seleksi CPNS. Jika tidak lolos, maka akan didorong lagi ke PPPK. Jika menjadikan honorer menjadi PPPK juga tidak memungkinkan, maka akan dicarikan solusi lainnya.
"Jika tidak lolos juga di situ, solusi yang disampaikan bahwa mereka akan diberikan insentif dari sumber lain, dari perusahaan lain baik perusahaan daerah maupun perusahaan di Kukar," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi