Ikhsan mengungkapkan keberadaan guru honor selama ini sangat dibutuhkan oleh Kukar. Tanpa peran guru honor, Kukar yang mengalami kekurangan tenaga pendidikan bisa menghadapi krisis di bidang pendidikan.
“Prinsipnya memang dengan kondisi kekurangan guru selama ini, guru honor itulah yang mengisi kekosongan. Guru honor di Kukar ini ada dua, yang pertama guru honor dan guru honor sekolah yang murni dipekerjakan dan dibiayai sekolah saja. Kalau yang sekolahnya kecil ya ada yang dapat gaji Rp150-200 ribu sebulan, sebenarnya ya miris juga kita mengetahui fakta ini,” ungkapnya.
Menurutnya, ketika nanti honorer resmi dihapus, pemerintah daerah wajib tunduk dengan kebijakan pusat.
“Karena kita ini NKRI jadi ya aturan pusat kita wajib tunduk, tapi nanti Bupati pasti ada kebijakan-kebijakan, makanya kalau belum pasti ini jangan resah, karena nanti kebijakannya itu ada di BKPSDM, seperti apa formulasinya,” tegasnya.
Sebanyak 7.000-an honorer di Pemkab Kukar, sekitar 3.500 diantaranya guru.
Mereka kini resah karena Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI sepakat mengimplementasikan UU 5/ 2014 terkait penghapusan tenaga honor di tubuh pemerintahan.
“Kita berharap peluang P3K (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja, Red). Kewenangannya ada di pusat semua, hal inilah yang sempat disinggung Pak Bupati dulu itu. Harusnya sebelum membuat kebijakan, daerah ini dilibatkan. Sementara untuk kekurangan guru dan masalah pendidikan daerah ini terus yang disoroti,” demikian Ikhsan.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: M.Huldi
