"Dengan ada standar kompetensinya, yang direkrut itu adalah orang-orang profesional, bukan lagi karena ikatan darah, karena kedekatan, tetapi mereka memang bekerja dengan kemampuan tadi," jelasnya kepada Korankaltim.com, Selasa (21/1/2020).
Dekan Fisip Unikarta itu menjelaskan, Pemerintah memiliki sudut pandang tertentu untuk keputusan penghapusan honorer itu. Yang pertama adalah untuk penyederhanaan birokrasi. Kedua, dengan berlakunya sistem tunjangan kinerja (Tukin), PPPK akan mendapat tunjangan sesuai dengan kinerjanya.
Begitu juga dengan uang pensiunan. Bedanya dengan PNS, penyerahannya yang diberikan sekaligus.
Menurut Zulkifli, hal itu lebih baik daripada terus-terusan menjadi honorer. Namun dia mengingatkan, sistem perekrutannya masih perlu diawasi. Meritokrasi harus tetap dikedepankan.
"Yang hawatir soal ini adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan. Kalau yang punya kemampuan santai saja," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
"Dengan ada standar kompetensinya, yang direkrut itu adalah orang-orang profesional, bukan lagi karena ikatan darah, karena kedekatan, tetapi mereka memang bekerja dengan kemampuan tadi," jelasnya kepada Korankaltim.com, Selasa (21/1/2020).
Dekan Fisip Unikarta itu menjelaskan, Pemerintah memiliki sudut pandang tertentu untuk keputusan penghapusan honorer itu. Yang pertama adalah untuk penyederhanaan birokrasi. Kedua, dengan berlakunya sistem tunjangan kinerja (Tukin), PPPK akan mendapat tunjangan sesuai dengan kinerjanya.
Begitu juga dengan uang pensiunan. Bedanya dengan PNS, penyerahannya yang diberikan sekaligus.
Menurut Zulkifli, hal itu lebih baik daripada terus-terusan menjadi honorer. Namun dia mengingatkan, sistem perekrutannya masih perlu diawasi. Meritokrasi harus tetap dikedepankan.
"Yang hawatir soal ini adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan. Kalau yang punya kemampuan santai saja," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi