Pemerintah dan DPR RI Sepakat Hapus Tenaga Honorer, Begini Tanggapan Pemkab Kukar

Bagaimana tanggapan pemerintah daerah? Dihubungi media ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Jane AR Nazaruddin mengaku, Pemkab Kukar sampai saat ini belum ada arahan terkait hal ini.

"Pemkab Kukar hanya menunggu arahan dan peraturan atau regulasi dari Pemerintah Pusat terkait hal itu," kata Jane kepada Korankaltim.com, Selasa (21/1/2020).

Terkait nantinya apakah penyusunan regulasinya melibatkan dan menerima masukan dari pemerintah daerah atau tidak, pihaknya masih menunggu.

Diketahui, ada sekitar 7.000 honorer di Kukar yang akan terdampak akan kebijakan ini.

"Intinya kita tunggu saja," pungkasnya.

Penulis: Reza Fahlevi

Editor: M.Huldi

Pemerintah dan DPR RI Sepakat Hapus Tenaga Honorer, Begini Tanggapan Pemkab Kukar

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini