Bagaimana tanggapan pemerintah daerah? Dihubungi media ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Jane AR Nazaruddin mengaku, Pemkab Kukar sampai saat ini belum ada arahan terkait hal ini.
"Pemkab Kukar hanya menunggu arahan dan peraturan atau regulasi dari Pemerintah Pusat terkait hal itu," kata Jane kepada Korankaltim.com, Selasa (21/1/2020).
Terkait nantinya apakah penyusunan regulasinya melibatkan dan menerima masukan dari pemerintah daerah atau tidak, pihaknya masih menunggu.
Diketahui, ada sekitar 7.000 honorer di Kukar yang akan terdampak akan kebijakan ini.
"Intinya kita tunggu saja," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
Bagaimana tanggapan pemerintah daerah? Dihubungi media ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Jane AR Nazaruddin mengaku, Pemkab Kukar sampai saat ini belum ada arahan terkait hal ini.
"Pemkab Kukar hanya menunggu arahan dan peraturan atau regulasi dari Pemerintah Pusat terkait hal itu," kata Jane kepada Korankaltim.com, Selasa (21/1/2020).
Terkait nantinya apakah penyusunan regulasinya melibatkan dan menerima masukan dari pemerintah daerah atau tidak, pihaknya masih menunggu.
Diketahui, ada sekitar 7.000 honorer di Kukar yang akan terdampak akan kebijakan ini.
"Intinya kita tunggu saja," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi