Pihaknya mendesak DPRD membuka ruang kepada masyarakat.
"Karena jabatan Wakil Bupati adalah jabatan publik yang nantinya pasti akan bersentuhan dengan masalah dan kepentingan publik," kata Musrid kepada Korankaltim.com, Jumat (10/1/2020).
Untuk itu, HMI siap memfasilitasi forum uji publik ini. Tidak hanya diuji oleh masyarakat, pihaknya juga ingin dua calon wakil bupati itu juga mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakatnya sebelum nantinya dipilih melalui sistem voting di DPRD Kukar.
"Sehingga gagasannya tentang pembangunan Kutai Kartanegara ke depan bisa di ketahui dan dinilai langsung oleh mahasiswa, diliput media dan ditonton langsung seluruh stakeholder masyarakat," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
Pihaknya mendesak DPRD membuka ruang kepada masyarakat.
"Karena jabatan Wakil Bupati adalah jabatan publik yang nantinya pasti akan bersentuhan dengan masalah dan kepentingan publik," kata Musrid kepada Korankaltim.com, Jumat (10/1/2020).
Untuk itu, HMI siap memfasilitasi forum uji publik ini. Tidak hanya diuji oleh masyarakat, pihaknya juga ingin dua calon wakil bupati itu juga mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakatnya sebelum nantinya dipilih melalui sistem voting di DPRD Kukar.
"Sehingga gagasannya tentang pembangunan Kutai Kartanegara ke depan bisa di ketahui dan dinilai langsung oleh mahasiswa, diliput media dan ditonton langsung seluruh stakeholder masyarakat," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi