"Cuma kita belum ada kepastian anggaran fisiknya, jadi tahapan itu (pembebasan lahan) belum kita lakukan," kata Yamin kepada korankaltim.com, belum lama ini.
Rencananya, jembatan tersebut didesain dengan dua lajur. Proyek tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp700 miliar. "Jika desainnya mau diambil pusat (APBN), otomatis approval-nya dari Kementrian, apakah disetujui atau seperti apa nanti," jelasnya.
Selain ke Komisi V, Pemkab Kukar juga akan membawa ke Musrembang Kaltim hingga Musrembang nasional. Sejauh ini, komunikasi dengan Komisi V cukup intens. Mereka, lanjut Yamin, bahkan menjadwalkan agenda peninjauan untuk melihat kondisi lapangan.
"Termasuk memanggil Menteri PU untuk mendorong infrasturktur jembatan, ini penunjang IKN juga," tandasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi
"Cuma kita belum ada kepastian anggaran fisiknya, jadi tahapan itu (pembebasan lahan) belum kita lakukan," kata Yamin kepada korankaltim.com, belum lama ini.
Rencananya, jembatan tersebut didesain dengan dua lajur. Proyek tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp700 miliar. "Jika desainnya mau diambil pusat (APBN), otomatis approval-nya dari Kementrian, apakah disetujui atau seperti apa nanti," jelasnya.
Selain ke Komisi V, Pemkab Kukar juga akan membawa ke Musrembang Kaltim hingga Musrembang nasional. Sejauh ini, komunikasi dengan Komisi V cukup intens. Mereka, lanjut Yamin, bahkan menjadwalkan agenda peninjauan untuk melihat kondisi lapangan.
"Termasuk memanggil Menteri PU untuk mendorong infrasturktur jembatan, ini penunjang IKN juga," tandasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi