“Ini berlaku secara nasional, karena ketersediaan blangko KTP-el yang terbatas ini maka, pencetakan diprioritaskan untuk perekaman baru dan hal yang mendesak atau urgent. Pencetakan untuk penganti KTP-el yang rusak, hilang dan perubahan data diintruksikan oleh pusat agar diterbitkan Suket (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, red) saja,” kata Hardiansyah kepada korankaltim.com Senin (16/12/2019) siang tadi.
Menurut Hardi keputusan ini sudah diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dan Putusan MK tanggal 26 maret 2019. Suket yang diterbitkan di masing-masing Kabupaten/Kota dicatat dan didokumentasikan dalam sistem informasi administrasi kependudukan. “Jadi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh warga, perlu dipahami bersama ini bukan keinginan kami, ini sudah kebijakan pusat. Kalau kami justru inginnya semua warga punya KTP-el baik yang baru rekam ataupun yang mengganti baru karena rusak atau perubahan data,” paparnya.
Untuk diketahui Kukar dan PPU dalam beberapa bulan terakhir ini sejak agustus 2019 tadi dalam setiap bulannya mendapat jatah 500 blanko saja dari pusat. “Tentunya jatah 500 blangko KTP-el ini sangat kita keluhkan dalam keseharian kita memberi pelayanan ke warga. Bersumber dari data, ada sekitar 10 ribu lebih KTP-el yang harus kita cetak untuk perekaman baru, sedangkan yang sudah pernah rekam untuk pencetakan KTP-el pengganti yang rusak atau yang berubah data kependudukannya itu ada sekitar 50 ribuan,” ujar Hardi. (*)
Penulis Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
“Ini berlaku secara nasional, karena ketersediaan blangko KTP-el yang terbatas ini maka, pencetakan diprioritaskan untuk perekaman baru dan hal yang mendesak atau urgent. Pencetakan untuk penganti KTP-el yang rusak, hilang dan perubahan data diintruksikan oleh pusat agar diterbitkan Suket (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, red) saja,” kata Hardiansyah kepada korankaltim.com Senin (16/12/2019) siang tadi.
Menurut Hardi keputusan ini sudah diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dan Putusan MK tanggal 26 maret 2019. Suket yang diterbitkan di masing-masing Kabupaten/Kota dicatat dan didokumentasikan dalam sistem informasi administrasi kependudukan. “Jadi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh warga, perlu dipahami bersama ini bukan keinginan kami, ini sudah kebijakan pusat. Kalau kami justru inginnya semua warga punya KTP-el baik yang baru rekam ataupun yang mengganti baru karena rusak atau perubahan data,” paparnya.
Untuk diketahui Kukar dan PPU dalam beberapa bulan terakhir ini sejak agustus 2019 tadi dalam setiap bulannya mendapat jatah 500 blanko saja dari pusat. “Tentunya jatah 500 blangko KTP-el ini sangat kita keluhkan dalam keseharian kita memberi pelayanan ke warga. Bersumber dari data, ada sekitar 10 ribu lebih KTP-el yang harus kita cetak untuk perekaman baru, sedangkan yang sudah pernah rekam untuk pencetakan KTP-el pengganti yang rusak atau yang berubah data kependudukannya itu ada sekitar 50 ribuan,” ujar Hardi. (*)
Penulis Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur