"Kita sudah rapat dengan kawan-kawan sekretariat untuk membantu memastikan tahapan soal penetapan pejabat itu bisa sesuai dengan waktu yang kami tetapkan. Sehingga nanti diawal tahun, seperti harapan Pak Bupati, lelang pengadaan barang dan jasa itu sudah bisa kami lakukan," kata Sunggono kepada Korankaltim.com, Jumat (6/12/2019).
Hal ini ditargetkan lantaran Pemkab Kukar tidak ingin terjadi keterlambatan pengerjaan kegiatan.
Selain itu, prosesnya yang cukup rumit bisa saja menjadi penyebab kemunduran pengerjaannya. Setiap OPD harus menginput rencana kebutuhan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) agar pengadaan barang dan jasa tahun berjalan itu bisa dilakukan.
"Jika belum (menginput) maka DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) belum bisa saya tandatangani," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
"Kita sudah rapat dengan kawan-kawan sekretariat untuk membantu memastikan tahapan soal penetapan pejabat itu bisa sesuai dengan waktu yang kami tetapkan. Sehingga nanti diawal tahun, seperti harapan Pak Bupati, lelang pengadaan barang dan jasa itu sudah bisa kami lakukan," kata Sunggono kepada Korankaltim.com, Jumat (6/12/2019).
Hal ini ditargetkan lantaran Pemkab Kukar tidak ingin terjadi keterlambatan pengerjaan kegiatan.
Selain itu, prosesnya yang cukup rumit bisa saja menjadi penyebab kemunduran pengerjaannya. Setiap OPD harus menginput rencana kebutuhan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) agar pengadaan barang dan jasa tahun berjalan itu bisa dilakukan.
"Jika belum (menginput) maka DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) belum bisa saya tandatangani," pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi