Pihaknya tidak bermaksud menonjolkan identitas kesultanan untuk dilibatkan dalam pembahasan. Namun, saat ini pihak kesultanan sedang menginventarisasi lahan-lahan yang menjadi hak ahli waris yang sudah bersertifikat.
"Kalau pemerintah ingin informasi soal lahan kami bisa menjelaskan. Itupun lahan yang punya surat, mendaftar di BPN, kalau tidak kan lahannya kembali kepada negara. Pada prinsipnya kalau pemerintah menggaet kami untuk itu ya kita siap saja," kata Puger kepada Korankaltim.com, Jumat (25/10/2019).
Puger mengaku, pihak kesultanan tidak pernah diundang secara resmi untuk membahas lahan untuk IKN. Setelah diinventarisasi, lanjutnya, lahan-lahan itu akan diurus masing-masing ahli waris.
"Setelahnya itu nanti masing-masing ahli waris yang berurusan dengan pemerintah," pungkasnya
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
Pihaknya tidak bermaksud menonjolkan identitas kesultanan untuk dilibatkan dalam pembahasan. Namun, saat ini pihak kesultanan sedang menginventarisasi lahan-lahan yang menjadi hak ahli waris yang sudah bersertifikat.
"Kalau pemerintah ingin informasi soal lahan kami bisa menjelaskan. Itupun lahan yang punya surat, mendaftar di BPN, kalau tidak kan lahannya kembali kepada negara. Pada prinsipnya kalau pemerintah menggaet kami untuk itu ya kita siap saja," kata Puger kepada Korankaltim.com, Jumat (25/10/2019).
Puger mengaku, pihak kesultanan tidak pernah diundang secara resmi untuk membahas lahan untuk IKN. Setelah diinventarisasi, lanjutnya, lahan-lahan itu akan diurus masing-masing ahli waris.
"Setelahnya itu nanti masing-masing ahli waris yang berurusan dengan pemerintah," pungkasnya
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi