Sebelumnya, BKPSDM Kukar mengusulkan sekitar 200 orang, mulai dari tenaga lingkup pendidikan, kesehatan, akuntan dan pertanian. Namun, yang disetujui Pemerintah Pusat hanya untuk formasi tenaga pendidikan yang jumlahnya sekitar seratus lebih.
“Kenapa pendidikan bisa masuk, karena dia punya Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” kata Jane kepada Korankaltim.com.
Sementara ini, untuk melakukan perekrutan tenaga lainnya yang juga sangat dibutuhkan, BKPSDM masih meminta kejelasan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) RI sembari menuntaskan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab-ABK).
“Tapi nanti entah dari Kemenpan seperti apa, kalau dari pendidikan kan mereka input Dapodik dari masing-masing sekolah, UPTD langsung masuk ke data nasional. Kalau OPD lain kan tidak ada yang seperti Dapodik,” jelasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi
Sebelumnya, BKPSDM Kukar mengusulkan sekitar 200 orang, mulai dari tenaga lingkup pendidikan, kesehatan, akuntan dan pertanian. Namun, yang disetujui Pemerintah Pusat hanya untuk formasi tenaga pendidikan yang jumlahnya sekitar seratus lebih.
“Kenapa pendidikan bisa masuk, karena dia punya Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” kata Jane kepada Korankaltim.com.
Sementara ini, untuk melakukan perekrutan tenaga lainnya yang juga sangat dibutuhkan, BKPSDM masih meminta kejelasan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) RI sembari menuntaskan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab-ABK).
“Tapi nanti entah dari Kemenpan seperti apa, kalau dari pendidikan kan mereka input Dapodik dari masing-masing sekolah, UPTD langsung masuk ke data nasional. Kalau OPD lain kan tidak ada yang seperti Dapodik,” jelasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi