Dalam Isi pernyataan sikap dan tuntutannya, massa menyuarakan banyak keluh kesah pengusaha-pengusaha lokal yang termarjinalkan dan tidak mendapat pekerjaan lantaran enggan mengikuti pola penuh rekayasa dalam memenangkan lelang proyek.
LSM ini meminta agar DPRD Kukar membentuk panitia khusus untuk mengusut praktik mafia proyek tersebut.
Politikus Gerindra, Alif Turiadi, mengaku sepakat dengan tuntutan massa tersebut, sepanjang itu memang untuk melindungi uang rakyat.
“Kita usut kalau memang itu terjadi sesuatu yang tidak baik di Kukar,” ujar salah satu wakil Ketua DPRD Kukar yang akan dilantik pekan depan itu.
Hanya saja, lanjut Alif, sebelum membentuk pansus itu, dewan harus membentuk unsur pimpinan DPRD beserta Alat Kelenggkapan Dewan (AKD) terlebih dahulu.
“Kita bentuk dulu pimpinan, alat pimpinan juga terbentuk dan disahkan, baru bisa kita bentuk pansus yang mereka inginkan itu,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi
Dalam Isi pernyataan sikap dan tuntutannya, massa menyuarakan banyak keluh kesah pengusaha-pengusaha lokal yang termarjinalkan dan tidak mendapat pekerjaan lantaran enggan mengikuti pola penuh rekayasa dalam memenangkan lelang proyek.
LSM ini meminta agar DPRD Kukar membentuk panitia khusus untuk mengusut praktik mafia proyek tersebut.
Politikus Gerindra, Alif Turiadi, mengaku sepakat dengan tuntutan massa tersebut, sepanjang itu memang untuk melindungi uang rakyat.
“Kita usut kalau memang itu terjadi sesuatu yang tidak baik di Kukar,” ujar salah satu wakil Ketua DPRD Kukar yang akan dilantik pekan depan itu.
Hanya saja, lanjut Alif, sebelum membentuk pansus itu, dewan harus membentuk unsur pimpinan DPRD beserta Alat Kelenggkapan Dewan (AKD) terlebih dahulu.
“Kita bentuk dulu pimpinan, alat pimpinan juga terbentuk dan disahkan, baru bisa kita bentuk pansus yang mereka inginkan itu,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi