Menurut Puger, denda ini terlalu berlebihan. Kendati alasan kepanitiaan untuk menegaskan marwah Era, tapi Kesultanan memang tidak memberlakukannya karena ingin mengayomi masyarakat.
“Jadi jangan mengada-adakan adat yang sebenarnya tidak ada, itu tidak pernah diberlakukan Sultan. Sultan pun tidak menghendaki hal itu,” kata Puger kepada Korankaltim.com, Rabu (11/9/2019).
Anggapan Belimbur merupakan puncak Erau pun salah kaprah. Maka hal ini, lanjut Puger, perlu diklarifikasi. Kesultanan hanya perlu memberi peringatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sewajarnya.
“Kalau Belimbur ini siapa yang dapat mengawasi? Tidak bisa. Tapi kita imbau gunakanlah air bersih, izin terlebih dahulu sebelum menyiram karena tujuannya kan membersihkan diri. Kami imbau juga kepada perempuan, gunakanlah pakaian sopan dan tidak transparan karena itu menimbulkan reaksi tidak baik,” ucapnya.
Selama ini, terang dia, Sultan sebagai pemegang adat menghukum seseorang yang melanggar adat di dalam Kedaton selama pelaksanaan Erau, tepatnya setelah tiang Ayu ditegakkan dan diturunkan.
Batas wilayah Belimbur persis dari tembok pagar kiri dan kanan Kedaton, mulai dari halaman hingga pelabuhan di depannya. Disitulah hukum adat diberlakukan saat Belimbur.
“Kesultanan tidak pernah melakukan denda adat apapun kecuali yang ada di dalam keraton, misalnya memecahkan gelas, bertengkar di dalam istana, denda adatnya adalah kedua jempol seseorang itu diikat di tiang ayu sampai Sultan berucap untuk melepasnya,” ungkapnya.
“Bukan didenda berupa barang seperti kambing, agak kecil malahan kambing, kenapa tidak kerbau misalnya? Tapi sultan tidak menghendaki hal itu,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi
