Pemkab Kukar diketahui telah menawarkan tanah di kawasan Desa Jonggon seluar 20 hektare. Tanah tersebut, lanjut Didik, sudah dianggap cukup untuk menampung sebanyak 1.400 lebih warga binaan.
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyebutkan bahwa proses pemindahan lapas berjalan secara bertahap. Namun, lanjutnya, kebijakannya tetap berada di tangan Kementrian Hukum dan HAM (KemenkumHAM).
“Kami di Pemkab Kukar men-support, kami siapkan lahan di kilometer 19 (Desa Jonggon) yang memang di sana kawasan baru yang ditata, ada lokasi SPN dan Brimob disana,” jelasnya.
Jika memang pemerintah pusat mau menggunakan lahan tersebut, Edi mengatakan pihaknya siap mengalokasikan.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi
Pemkab Kukar diketahui telah menawarkan tanah di kawasan Desa Jonggon seluar 20 hektare. Tanah tersebut, lanjut Didik, sudah dianggap cukup untuk menampung sebanyak 1.400 lebih warga binaan.
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyebutkan bahwa proses pemindahan lapas berjalan secara bertahap. Namun, lanjutnya, kebijakannya tetap berada di tangan Kementrian Hukum dan HAM (KemenkumHAM).
“Kami di Pemkab Kukar men-support, kami siapkan lahan di kilometer 19 (Desa Jonggon) yang memang di sana kawasan baru yang ditata, ada lokasi SPN dan Brimob disana,” jelasnya.
Jika memang pemerintah pusat mau menggunakan lahan tersebut, Edi mengatakan pihaknya siap mengalokasikan.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi