HMI meminta agar DPRD menggunakan hak interpelasinya untuk menjelaskan mengapa lubang tambang tersebut terkesan ditelantarkan.
“Karena memang izinnya izin pusat, harapannya kan fungsinya dijalankan dari DPRD,” ujar Ketua HMI Kukar, Halimatu kepada Korankaltim.com
Ditambah lagi, saat menggeruduk kantor bupati, Bupati Edi Damansyah sedang tidak ada di tempat. Hal tersebut lantas membuat mahasiswa gusar.
Sementara, lanjut Halimatu, lubang tambang yang ditinggalkan Tanito sebanyak 69 lubang. Belum lagi tambang-tambang yang lainnya.
“Kalau tidak ada langkah konkret dari bupati, sama saja bupati menginginkan rakyatnya meninggal di lubang tambang,” tegasnya.
“Kami akan mendesak bupati supaya bagaimana bupati tegas, kalau tidak ada upaya untuk itu maka Pak Edi tidak ada upaya yang baik untuk mengurus rakyatnya,” tandasnya.
HMI Kukar berencana untuk menggelar aksi lanjutan jika tuntutan hari ini tidak ditindaklanjuti dengan hearing bersama bupati.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi