Di UU 21 tentang Panas Bumi, di pasal 1
ayat 10 pemanfaatan langsung itu adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas atau fluida atau energi lain untuk keperluan listrik,” jelas Kabid Panas Bumi dan Migas, Titin Rahayu Sumiratin kepada Korankaltim.com, Kamis (37/6/2019)
Pemanfaatan untuk daya listrik, lanjutnya, hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan memerlukan kajian Daya Hantar Listrik (DHL) minimal.
“Kewenangan kabupaten cuma bisa memanfaatkan langsung saja, seperti pemandian air panas, airnya dipakai untuk usaha agribisnis, budidaya jamur, industri, energinya tidak diubah menjadi bentuk lain,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi
Di UU 21 tentang Panas Bumi, di pasal 1
ayat 10 pemanfaatan langsung itu adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas atau fluida atau energi lain untuk keperluan listrik,” jelas Kabid Panas Bumi dan Migas, Titin Rahayu Sumiratin kepada Korankaltim.com, Kamis (37/6/2019)
Pemanfaatan untuk daya listrik, lanjutnya, hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan memerlukan kajian Daya Hantar Listrik (DHL) minimal.
“Kewenangan kabupaten cuma bisa memanfaatkan langsung saja, seperti pemandian air panas, airnya dipakai untuk usaha agribisnis, budidaya jamur, industri, energinya tidak diubah menjadi bentuk lain,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi