Para Pencaker didominasi lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan S1. Rinciannya SMU ada 4.426 pencaker dan S1 ada 1.582 orang. Sementara sisanya pencaker yang berpendidikan hanya lulusan SD atau SMP.
“Tapi ada juga Pencaker yang lulusan S2,” jelasnya.
Disnakertrans Kukar sendiri terus berupaya membantu para pencaker dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan, terutama sesuai dengan bidang keahlian.
Menurutnya, jumlah pengangguran tidak sepenuhnya sesuai kenyataan di lapangan, sebab tidak semua perusahaan memberikan informasi mengenai jumlah karyawan yang direkrut.
“Masih banyak perusahaan yang bandel, dengan tidak melapor ke kami ketika merekrut karyawan,”sebutnya.
Selain perusahaan yang tidak patuh, lanjut Eko, masih banyak pihak kecamatan yang tidak disiplin untuk mendata warganya yang mencari kerja. “Hanya 34 persen kecamatan yang aktif melapor dari 18 kecamatan. Padahal kewajiban mereka membuat laporan pencaker menjadi tugas utama,” sebutnya.
Alasan kecamatan adalah operasional. “Ada juga yang mengaku tidak paham membuat laporan. Padahal kami rutin tiap tahun melakukan pelatihan SDM di kecamatan,” terangnya.
Penulis: */Sabri
Editor: M. Huldi
Para Pencaker didominasi lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan S1. Rinciannya SMU ada 4.426 pencaker dan S1 ada 1.582 orang. Sementara sisanya pencaker yang berpendidikan hanya lulusan SD atau SMP.
“Tapi ada juga Pencaker yang lulusan S2,” jelasnya.
Disnakertrans Kukar sendiri terus berupaya membantu para pencaker dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan, terutama sesuai dengan bidang keahlian.
Menurutnya, jumlah pengangguran tidak sepenuhnya sesuai kenyataan di lapangan, sebab tidak semua perusahaan memberikan informasi mengenai jumlah karyawan yang direkrut.
“Masih banyak perusahaan yang bandel, dengan tidak melapor ke kami ketika merekrut karyawan,”sebutnya.
Selain perusahaan yang tidak patuh, lanjut Eko, masih banyak pihak kecamatan yang tidak disiplin untuk mendata warganya yang mencari kerja. “Hanya 34 persen kecamatan yang aktif melapor dari 18 kecamatan. Padahal kewajiban mereka membuat laporan pencaker menjadi tugas utama,” sebutnya.
Alasan kecamatan adalah operasional. “Ada juga yang mengaku tidak paham membuat laporan. Padahal kami rutin tiap tahun melakukan pelatihan SDM di kecamatan,” terangnya.
Penulis: */Sabri
Editor: M. Huldi