Mantan Sekkab Kukar ini disebut-sebut memerintahkan pungutan 12-15 persen fee proyek yang dihimpun sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Edi pun gerah dan angkat bicara soal isu liar tersebut. Usai melantik pejabat pengawas dan administrator pada Senin (17/7/2019) lalu, dia menegaskan tidak pernah memerintahkan siapapun untuk melakukan pungutan proyek di instansi Pemkab Kukar.
“Di luar beredar isu kegiatan dipungut 12 persen, 6 persen untuk Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartanegara. Saya tegaskan, saya tidak pernah mengumpul uang untuk kepentingan pilkada,” tegas Edi di hadapan pejabat yang baru dilantik.
Dia meminta OPD agar bekerja dengan jujur dan menjadikan isu ini sebagai bahan introspeksi secara internal. Seluruh pihak diminta mengawasi pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Saya berkewajiban untuk mengingatkan itu, karena ini berkembang di tengah-tengah masyarakat, teman-teman media tolong awasi itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, isu pungli proyek diungkap Wakil Ketua III DPRD Kukar Rudiansyah. Rudi mengaku mendengar langsung dari sejumlah pihak soal isu fee proyek tersebut.
“Tolong sampaikan ke pemerintah bahwa dari info akurat kami bahwa masih beredarnya pola fee proyek sebesar 12-15 persen, maka dengan demikian berarti pemerintah memang tidak ada niat untuk memperbaiki Kukar,” ungkapnya kepada media.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi
