“Iya, nanti akan ada pertemuan bersama BPN Kukar, mungkin nanti kita akan membahas terkait program kerja yang akan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Agraria,” kata Sekda Kukar Sunggono kepada Korankaltim.com.
Diketahui, Tim Reforma Agraria dicanangkan sebagai jembatan penghubung kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Pemerintah Provinsi Kaltim berkaitan dengan permasalahan yang terjadi akibat tambang yang tidak diatur secara khusus dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Nantinya akan ada juga pendampingan dari BPN Provinsi, akan dicarikan kebijakan yang menjembatani terkait pengaturan lahan eks tambang,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
“Iya, nanti akan ada pertemuan bersama BPN Kukar, mungkin nanti kita akan membahas terkait program kerja yang akan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Agraria,” kata Sekda Kukar Sunggono kepada Korankaltim.com.
Diketahui, Tim Reforma Agraria dicanangkan sebagai jembatan penghubung kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Pemerintah Provinsi Kaltim berkaitan dengan permasalahan yang terjadi akibat tambang yang tidak diatur secara khusus dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Nantinya akan ada juga pendampingan dari BPN Provinsi, akan dicarikan kebijakan yang menjembatani terkait pengaturan lahan eks tambang,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi