Menurut Udang-undang Jalan, lanjut Totok, reklame tersebut telah menyalahi aturan karena membentang di atas jalan raya. Selain itu, biro reklame tersebut tercatat wajib pajak di Bapenda Kukar.
Selama beberapa tahun terakhir, reklame tersebut terpantau selalu dipakai beberapa pihak untuk beriklan. Namun, biro tersebut tercatat tidak menyetorkan pajak ke Bapenda Kukar sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Asumsi saya, papan reklame itu masih biro itu yang pegang, jadi kalau ada Parpol, Caleg atau Pemda yang memasang iklan maka koordinasinya ke dia, dia yang bertanggung jawab dan harusnya lapor dulu ke kita setiap ada yang mau pasang iklan di situ. Dalam waktu dekat bakal kita konfirmasi orangnya, karena dia tidak melapor maka kita kejar, di lapangan kan nanti kita hitung sebulan berapa. Kalau memang sudah tidak dikelola ya cabut, kita bongkar,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Muh.Huldi
Menurut Udang-undang Jalan, lanjut Totok, reklame tersebut telah menyalahi aturan karena membentang di atas jalan raya. Selain itu, biro reklame tersebut tercatat wajib pajak di Bapenda Kukar.
Selama beberapa tahun terakhir, reklame tersebut terpantau selalu dipakai beberapa pihak untuk beriklan. Namun, biro tersebut tercatat tidak menyetorkan pajak ke Bapenda Kukar sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Asumsi saya, papan reklame itu masih biro itu yang pegang, jadi kalau ada Parpol, Caleg atau Pemda yang memasang iklan maka koordinasinya ke dia, dia yang bertanggung jawab dan harusnya lapor dulu ke kita setiap ada yang mau pasang iklan di situ. Dalam waktu dekat bakal kita konfirmasi orangnya, karena dia tidak melapor maka kita kejar, di lapangan kan nanti kita hitung sebulan berapa. Kalau memang sudah tidak dikelola ya cabut, kita bongkar,” pungkasnya.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Muh.Huldi