1 menit baca1.580 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG -Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum mempunyai data pasti ASN yang jadi narapidana kasus korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Langkah ini harus segera dituntaskan mengingat ada wacana penerapan sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian yang tak juga memecat ASN korup.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono mengatakan, sanksi pemecatan tersebut harus dikoordinasikan terlebih dahulu bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar untuk mencari jumlah pastinya.
“Harus berdiskusi terlebih dahulu bersama BKPSDM karena kita belum tau pasti angkanya PNS yang sudah inkrah, mudah-mudahan besok bisa saya cari tahu sehingga surat KPK waktu itu bisa segera kita tindak lanjuti,” kata Sunggono saat diminta konfirmasi korankaltim.com, Minggu (3/1/2019).
Diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mewacanakan sanksi bagi bupati/wali kota serta kepala kementerian/lembaga selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang tidak memecat PNS koruptor.
BKPSDM Kukar sendiri mengaku masih berkoordinasi dengan Pengadilan Tipikor untuk mendapatkan data kasus korupsi ASN yang inkrah.
Bermodal data tersebut, Pemkab bisa segera melakukan pemecatan sebagai implementasi dari SKB Mendagri RI, MenpanRB dan BKN.
“Karena kita harus punya datanya dulu ya kan, kalau kita sebutkan berapa jumlahnya tanpa ada data nanti kita dituntut orang, apa dasarnya kan? Setelah itu baru yang bersangkutan kita berhentikan,” ucap kepala BKPSDM Kukar, Jane AR Nazaruddin.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Muh. Huldi
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
