"Ada 1.478 tanah
aset pemda yang harus disertifikasi. Salah satu yang jadi catatan BPK penurunan
WTP menjadi WDP akibat neraca aset ini yang tidak valid," terangnya.
Kepala BPN Kukar Farid Hidayat berharap program
penyelenggaraan pendaftaran tanah di Kukar bisa menyentuh semua lapisan
masyarakat. "Masyarakat ini bisa orang perorangan, berkelompok, bahkan
sampai ke pemerintah juga sebagai mitra kerja. Makanya kami memandang sertifikasi
aset pemerintah itu sesuatu yang vital dan penting juga buat kami, karena aset
pemerintah tidak segera dilegalisasi, maka aspek permasalahan pasti akan
muncul," terangnya.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Supiansyah
"Ada 1.478 tanah
aset pemda yang harus disertifikasi. Salah satu yang jadi catatan BPK penurunan
WTP menjadi WDP akibat neraca aset ini yang tidak valid," terangnya.
Kepala BPN Kukar Farid Hidayat berharap program
penyelenggaraan pendaftaran tanah di Kukar bisa menyentuh semua lapisan
masyarakat. "Masyarakat ini bisa orang perorangan, berkelompok, bahkan
sampai ke pemerintah juga sebagai mitra kerja. Makanya kami memandang sertifikasi
aset pemerintah itu sesuatu yang vital dan penting juga buat kami, karena aset
pemerintah tidak segera dilegalisasi, maka aspek permasalahan pasti akan
muncul," terangnya.
Penulis: Muhammad Heriansyah