Hal ini sangat disayangkan Disnaker Kukar. Menurut Rekson, karyawan yang bekerja diluar daerah lewat jalur prosedural Disnaker tentunya akan selalu terpantau terlebih di daerah rawan konflik. “Sebetulnya kalau mereka mau keluar itu paling tidak membuat laporan ke kami. seperti TKI (Tenaga Kerja Indonesia) lah, harus bikin surat dulu dari imigrasi. Jadi untuk Samuel (laporannya) memang tidak ada,” ujar Rekson.
Karyawan yang bekerja sesuai dengan prosedural, hak-haknya telah dijamin undang-undang. “Apa yang menjadi hak dia seperti tunjangan kecelakaan kerja sudah diatur karena terikat. Kecuali dia lewat kontraknya kontrak ilegal, kemudian tertimpa musibah nah itu bahayanya tidak tercatat,” jelas Rekson. (*)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Aspian Nur
Hal ini sangat disayangkan Disnaker Kukar. Menurut Rekson, karyawan yang bekerja diluar daerah lewat jalur prosedural Disnaker tentunya akan selalu terpantau terlebih di daerah rawan konflik. “Sebetulnya kalau mereka mau keluar itu paling tidak membuat laporan ke kami. seperti TKI (Tenaga Kerja Indonesia) lah, harus bikin surat dulu dari imigrasi. Jadi untuk Samuel (laporannya) memang tidak ada,” ujar Rekson.
Karyawan yang bekerja sesuai dengan prosedural, hak-haknya telah dijamin undang-undang. “Apa yang menjadi hak dia seperti tunjangan kecelakaan kerja sudah diatur karena terikat. Kecuali dia lewat kontraknya kontrak ilegal, kemudian tertimpa musibah nah itu bahayanya tidak tercatat,” jelas Rekson. (*)
Penulis: Reza Fahlevi