Menurutnya, RPU harus diaktifkan sehingga Kukar bisa swasembada pangan jika dikelolah dengan baik. "Bahkan kami sudah komunikasi dengan pemkab dan melakukan studi banding ke PT Foodstation Cipinang Jaya Jakarta," katanya.
Ke depannya, kata dia, RPU harus dikelola dengan profesional, baik itu dalam bentuk BUMD, dikelolah swasta atau pihak ketiga dan tetap di bawah Perusda Tunggang Parangan.
"Dengan omzet sasaran pembeli PNS saja, maka itu peluang besar mengingat ada ribuan PNS tapi dengan catatan bahwa kualitas terjaga dan harga bersaing," jelas politikus Golkar ini.
RPU, lanjut Kadir, bisa menjadi badan usaha yang menjanjikan jika dikelolah dengan profesional. Jika berkaca BUMD Pemda DKI yakni PT Cipinang, maka itu bisa dilakukan.
"Buktinya jelas, mereka tanpa sawah (penghasil padi) bisa survive, begitu pun dengan kita yang memilik lahan pertanian yang luas," tegasnya. (*)
Penulis : Amien
Editor : Supiansyah