Untuk itu, demi tercapainya tujuan tersebut, kata Tjahjo
Kumolo, salah satunya dengan mengimplementasikan PP Nomor 12 tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
"Peraturan ini memperjelas mekanisme koordinasi antara
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum untuk
dipelajari bersama," ujarnya.
Mekanisme koordinasi itu dipelajari berdama untuk melihat
apakah mekanisme tersebut mengarah pada indikasi KKN.
"Sehingga dalam menangani aduan masyarakat dalam
pelayanan untuk di pelajari bersama, apakah tertuju pada indikasi korupsi
ataupun kesalahan administratif agar tidak menimbulkan pidana," imbuhnya.
Penulis : Reza Fahlevi
Editor : Supiansyah
Untuk itu, demi tercapainya tujuan tersebut, kata Tjahjo
Kumolo, salah satunya dengan mengimplementasikan PP Nomor 12 tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
"Peraturan ini memperjelas mekanisme koordinasi antara
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum untuk
dipelajari bersama," ujarnya.
Mekanisme koordinasi itu dipelajari berdama untuk melihat
apakah mekanisme tersebut mengarah pada indikasi KKN.
"Sehingga dalam menangani aduan masyarakat dalam
pelayanan untuk di pelajari bersama, apakah tertuju pada indikasi korupsi
ataupun kesalahan administratif agar tidak menimbulkan pidana," imbuhnya.
Penulis : Reza Fahlevi
Editor : Supiansyah