Terkait hal itu, Bupati Mahulu Angela Idang Belawan menyebut pemkab saat ini tengah berupaya mencari solusi agar sektor Pendidikan khususnya PAUD tetap berjalan optimal meski dihadapkan pada keterbatasan regulasi.
“Selama ini kami memberikan insentif untuk guru-guru PAUD, tapi tahun 2026 tidak bisa karena regulasi terbaru tidak memperbolehkan untuk tenaga diluar ASN,” jelas Angela kepada Korankaltim.com Selasa (5/5/2026).
Persoalan tersebut telah disampaikan langsung kepada pemerintah pusat, termasuk saat pertemuan dengan perwakilan Kementerian Pendidikan sebagai upaya memperjuangkan keberlanjutan dukungan bagi tenaga pendidik di daerah.
Angela menilai PAUD memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun fondasi pendidikan anak sejak usia dini. Tanpa pembentukan karakter dan dasar pembelajaran yang baik sejak awal, proses pendidikan di jenjang selanjutnya akan menghadapi berbagai kendala.
“PAUD adalah fondasi awal pendidikan. Percuma jika di jenjang SD anak dipaksa belajar keras, tapi dasar pembentukan karakter tidak dibangun sejak dini,” sebut Angela.
Pendidikan pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) menjadi tahap paling penting dalam membentuk kepribadian serta kemampuan dasar anak. Karena itu, perhatian terhadap tenaga pendidik PAUD harus tetap menjadi prioritas.
Sebagai Bunda PAUD Mahulu, Angela juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam menjaga kualitas pendidikan usia dini, meskipun saat ini dihadapkan pada keterbatasan kebijakan.
Pemerintah Kabupaten Mahulu memastikan akan terus mencari alternatif kebijakan yang tidak bertentangan dengan regulasi, agar kesejahteraan guru PAUD tetap dapat diperhatikan.
Pemkab Mahulu berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang kebijakan yang lebih fleksibel, sehingga dukungan terhadap tenaga pendidik non-ASN, terutama di wilayah terpencil, tetap dapat diberikan demi peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Editor: Aspian Nur
