Hal itu diawali dengan digelarnya Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ) Sendawar Senin (20/4/2026) pagi tadi.
Ada 100 peserta mengikuti kegiatan ini yang merupakan tim teknis dari perangkat daerah dan kecamatan, berlangsung empat hari, dari hari ini sampai Kamis (23/4/2026) nanti, menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Langkah ini dinilai penting ditengah masih ditemukannya ketimpangan beban kerja dan penempatan pegawai di sejumlah perangkat daerah. Melalui Anjab dan ABK, pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan pegawai benar-benar dihitung berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Kepala Bagian Organisasi Setkab Kubar Agung Sugara menjelaskan, perencanaan ASN tidak lagi bisa dilakukan secara administratif semata, melainkan harus berbasis data dan analisis. “Setiap jabatan harus jelas uraian tugasnya, begitu juga beban kerjanya. Dari situ baru bisa dihitung kebutuhan pegawai secara tepat,” kata Agung kepada Korankaltim.com disela kegiatan.
Menurutnya, perencanaan ASN mencakup seluruh jenis jabatan, mulai dari struktural, pelaksana hingga fungsional. Hasil analisis tersebut nantinya menjadi dasar dalam berbagai kebijakan kepegawaian, seperti pengajuan formasi CASN, mutasi, rotasi hingga pengembangan kompetensi.
Penyusunan kebutuhan ASN wajib mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2020, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dan tidak sekadar formalitas dokumen.
Sementara Bupati Kubar Frederick Edwin menegaskan, akurasi dalam penyusunan Anjab dan ABK menjadi kunci membangun birokrasi yang efektif dan profesional. “Kalau beban kerja tidak dihitung dengan benar, bisa terjadi ada pegawai yang kelebihan pekerjaan, sementara yang lain justru minim tugas,” kata Edwin.
Edwin juga menyoroti masih adanya kendala teknis di lapangan, seperti perbedaan pemahaman antar perangkat daerah dan belum optimalnya data kepegawaian. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab perencanaan ASN belum sepenuhnya berjalan maksimal.
Melalui bimtek tersebut, pemerintah daerah berharap terjadi penyamaan persepsi sekaligus peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun Anjab dan ABK secara lebih akurat.
Pemkab Kubar menargetkan hasil dari kegiatan ini tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi dapat langsung diterapkan dalam perencanaan kebutuhan ASN ke depan, sehingga penataan SDM lebih tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Editor: Aspian Nur