2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) belum mengambil langkah administratif terhadap Kepala Dinas Kesehatan, Ritawati Sinaga, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Bekokong, Kecamatan Jempang.
Pemkab masih menunggu kepastian resmi dari Polda Kalimantan Timur terkait status hukum yang bersangkutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kubar Ayonius menegaskan belum ada pengunduran diri resmi dari Kadinkes. Pemerintah daerah juga belum menerima surat resmi terkait penahanan atau perkembangan status hukum dari penyidik.
“Sampai sekarang belum ada pengunduran diri resmi. Kami juga sudah menyurati Kapolda untuk meminta kejelasan apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak, serta bagaimana status hukumnya. Namun belum ada surat resmi yang kami terima,” ujarnya kepada Korankaltim.com, Kamis (12/2/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta memberhentikan seorang pejabat tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap keputusan administrasi, kata dia, harus didukung dokumen resmi dari aparat penegak hukum.
“Kalau memang ada penahanan atau status hukum tertentu, harus ada bukti tertulis resmi. Itu yang menjadi dasar bagi kami untuk memproses secara administrasi. Selama belum ada bukti otentik, kami tidak bisa menyatakan yang bersangkutan bersalah atau mengambil langkah pemberhentian,” tegasnya.
Menurut Ayonius, desakan dari sejumlah pihak, termasuk wacana aksi demonstrasi, merupakan bagian dari hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, pemerintah tetap harus berhati-hati agar tidak melangkah di luar koridor hukum.
“Berbeda halnya jika seseorang langsung ditahan, maka proses administrasi bisa segera dilakukan. Dalam kasus ini yang bersangkutan belum ditahan dan masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Kaltim menetapkan Ritawati Sinaga sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembangunan RS Bekokong Tahap I yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.
Selain menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kubar, ia juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
Penyidik mengungkap, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan. Salah satunya terkait nilai perencanaan teknis yang mencapai lebih dari Rp145 miliar, sementara pagu anggaran tahun 2024 hanya sekitar Rp48 miliar. Perbedaan tersebut disebut tidak disertai kajian ulang secara formal dan hanya dilakukan penyesuaian secara lisan tanpa dasar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pengembangan perkara, penyidik juga menetapkan Direktur PT BPA berinisial S sebagai tersangka. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Kaltim, dugaan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp4,16 miliar. Hingga kini, para tersangka belum ditahan dan proses hukum masih terus berjalan.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
