Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat Petrus menegaskan hal tersebut terkait dengan adanya sorotan dari Kementerian Keuangan terkait daerah dengan simpanan dana APBD tertinggi di perbankan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut masih banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam merealisasikan anggaran. Secara nasional, dana APBD yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun, dengan Kutai Barat masuk dalam tujuh besar daerah dengan simpanan tertinggi sebesar Rp3,2 Triliun.
“Rendahnya serapan ini membuat uang Pemda nganggur di bank. Jadi bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (20/10/2025) lalu.
Petrus menjelaskan dana Rp3,2 Triliun itu merupakan bagian dari pelaksanaan APBD Kutai Barat Tahun Anggaran 2025 yang belum sepenuhnya terserap. “Dana tersebut terdiri dari Rp2,2 Triliun di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Bankaltimtara yang sudah direncanakan dan dianggarkan dalam APBD TA 2025. Anggaran tersebut segera direalisasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mengurang potensi SiLPA di akhir TA. 2025, Rp1 triliun di Bank Indonesia dalam bentuk Term Deposit Facility (TDF),” kata Petrus kepada Korankaltim.com, Rabu (22/10/2025).
Dana tersebut bukan menunjukkan uang yang mengendap, melainkan anggaran yang sedang menunggu proses realisasi kegiatan.
“Seharusnya serapan sudah lebih tinggi karena kita sudah masuk triwulan keempat, namun memang masih ada beberapa sektor dengan penyerapan belanja yang rendah. Keterlambatan realisasi umumnya disebabkan oleh proses pelaksanaan kegiatan fisik yang masih berjalan, proses lelang proyek yang belum rampung serta sejumlah kendala teknis di lapangan,” ujarnya.
Belanja modal menjadi sektor dengan realisasi terendah. Dari total pagu sekitar Rp752 Miliar, yang sudah terealisasi baru Rp152 Miliar atau sekitar 20 persen.
Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 46,69 persen atau sekitar Rp1,7 Triliun dari total belanja Rp3,7 Triliun. Sementara pendapatan daerah sudah terealisasi sekitar 70 persen, yaitu Rp2,5 Triliun dari target Rp3,6 Triliun.
Sektor dengan serapan paling rendah berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan realisasi sekitar 18,44 persen atau Rp151,5 Miliar,.BKAD, lanjut Petrus, terus berupaya mendorong percepatan realisasi anggaran melalui koordinasi rutin bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kami lakukan rapat triwulan lewat kegiatan di AdBank setiap triwulan melakukan radalok dan juga berkoordinasi langsung dengan OPD besar agar segera merealisasikan kegiatan yang sudah dianggarkan,” tuturnya.
Editor: Aspian Nur