Per hari ini, Kamis (18/9/2025), tercatat sebanyak 151 sekolah dasar dan menengah pertama negeri tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Pantauan di beberapa Sekolah di Barong Tongkok, suasana sekolah tampak lengang. Pagar dan pintu masuk dihiasi spanduk bertuliskan “mogok kerja”, menandai kekompakan para tenaga pendidik. Tidak ada proses belajar, sementara ratusan siswa hanya bisa pulang lebih awal.
Koordinator aksi, Theo Trinita, menegaskan bahwa mogok mengajar dilakukan karena suara guru selama ini tidak diindahkan.
“Hingga pagi ini ada 151 sekolah yang ikut mogok. Ini jalan terakhir setelah berbagai dialog tidak menghasilkan kesepakatan konkret,” ujarnya kepada Korankaltim.com
Guru ASN menuntut agar TPP mereka disetarakan dengan pegawai struktural sesuai kelas jabatan, serta menolak pemotongan dengan alasan apa pun. Mereka juga mendesak agar besaran TPP dikembalikan seperti tahun 2024 yang tertuang dalam APBD Perubahan.
Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi orang tua murid. Yuni, wali siswa SDN 002 Barong Tongkok, mengaku kecewa.
“Anak-anak jadi terganggu belajarnya. Apalagi kelas 5 ini sebentar lagi masuk akhir. Hari ini juga anak-anak pulang lebih awal, semoga cepat ada solusi,” harapnya.
Hal serupa disampaikan Maria, orang tua murid SMPN 1 Barong Tongkok. Ia khawatir anaknya kehilangan banyak waktu belajar. “Sudah dekat ujian ganjil, tapi gurunya mogok. Kalau begini terus, anak-anak yang jadi korban,” keluhnya.
Di sisi lain, Pemkab Kutai Barat merespons tuntutan guru dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1275/DISDIKBUD-TU.P/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan perubahan nominal TPP tidak bisa dilakukan tahun ini karena terbentur aturan hukum dan mekanisme APBD Perubahan 2025 yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan.
“Perubahan nominal TPP Guru Tahun Anggaran 2025 tidak dapat dilaksanakan saat ini. Aspirasi akan ditindaklanjuti melalui kajian teknis lanjutan bersama DPRD dan instansi pembina,” demikian bunyi salah satu poin dalam edaran tersebut.
Bupati menambahkan, untuk tahun 2026 pemerintah tengah melakukan kajian bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait penyetaraan TPP dengan melibatkan perwakilan guru.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan para guru akan kembali mengajar. Aksi mogok disebut akan terus berlangsung bahkan sejumlah sekolah lain berencana menyusul melakukan aksi serupa.
Editor: Erwin