Jangan Sepelekan Jasa Atlet PON Jabar

SAMARINDA – Belum dibayarkannya sisa bonus atlet pada Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat 2016 menjadi sorotan dalam rapat paripurna XXIII DPRD Kaltim. Hal itu disuarakan oleh Ketua Fraksi Golkar Sarkowi V Zahri dalam Rapat Laporan Akhir Pansus Raperda Inisiatif DPRD Kaltim tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Rabu (23/8) kemarin. 

Bagi Sarkowi, soal anggaran menjadi hal prioritas sesuai dengan tahapan yang ada. Tetapi, seiring dengan pembahasan anggaran, banyak hal yang sifatnya teknis yang menjadi kendala dalam proses tersebut, selain masalah waktu.

“Ada beberapa hal yang sangat krusial yang menjadi perdebatan dalam pembahasan anggaran yang tidak ada titik temu, yakni bonus atlet PON yang belum dibayarkan oleh Pemprov,” kata Sarkowi. Sayangnya, dalam rapat paripurna tersebut, Pemprov hanya diwakili oleh Asisten I Meiliana.

Permasalahan tersebut kembali diungkapkan Sarkowi, sebab pihaknya menerima keluhan dari atlet, yang menyebut bonusnya belum dibayar. Bahkan, para atlet belum lama ini mendatangi Karang Paci untuk mempertanyakan bonus tersebut yang sudah dijanjikan oleh Gubernur Awang Faroek Ishak. Namun, sampai saat ini belum ada pembahasan tentang pembayaran sisa bonus itu di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. 

“Kita mempertanyakan, di mana penghargaan untuk atlet-atlet Provinsi Kaltim yang sudah membawa nama baik Kaltim, namun ternyata sampai sekarang bonusnya tidak dibayar,” sebutnya.

Dalam hal itu, katanya DPRD mendesak Pemerintah Provinsi supaya membayarkan bonus atlet . Baginya, sebagai wakil rakyat pihaknya siap merekomendasikan itu. “Kalau Pemprov menolak, kepada siapa lagi atlet mengadu,” imbuhnya.

Lanjut dikatakan, perihal anggaran, DPRD meminta kepada pemerintah bukan dalam bentuk gelondongan. Namun, DPRD hanya ingin tahu optimasi itu untuk apa? Dan rinciannya seperti apa?

Menanggapi hal itu, Asisten 1 Meiliana angkat bicara. Baginya, permasalahan bonus atlet dan APBD-P 2017, pihaknya akan menjadwalkan kembali dengan DPRD Kaltim untuk melakukan pembahasan. Sebab, ia hanya mewakili Sekprov Kaltim Rusmadi dalam paripurna tersebut.

“Apa yang disampaikan DPRD, saya akan sampaikan ke Sekprov,” kata Meiliana . (sab)