Dinas Koperasi dan UMKM Kutai Kartanegara (Kukar) mengaku tidak bisa mengintervensi kebijakan bank dalam hal ini BRI untuk menghindari penumpukan massa yang ingin mencairkan BPUM ini.
“Ya itu kebijakan mereka pihak bank, yang pasti kami dari dinas terkait berharap agar tidak terjadi penumpukan dan khusus bagi warga yang berusia lanjut diharapkan bisa mendapatkan pelayanan jam khusus, karena kasihan, disamping itu juga saat ini masih kondisi covid,” kata Kepala Dinas Koperasi UMKM, H Tajuddin kepada korankaltim.com, Kamis (17/12/2020).
Terkait adanya keluhan dari warga selaku penerima bantuan, karena diharuskan melengkapi kembali berkas Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kelurahan yang diminta oleh pihak bank, Tajuddin mengungkapkan hal itu adalah sebagai upaya bersama pihak bank dalam mendukung program bantuan pemerintah untuk pelaku UMKM agar benar-benar tepat sasaran.
“Ya kalau dulu kan cukup tunjukkan KTP dan bukti sudah ditransfer, kalau sekarang memang yang saya pantau itu harus menunjukkan SKU lagi, hal itu sebagai pegangan pihak bank untuk dasar mereka, karena yang pemberkasan awal itu berkasnya sudah untuk di pusat. Jadi kenapa bank meminta SKU itu untuk pegangan dan pertanggung jawaban mereka agar tidak terjadi temuan,” ungkapnya.
Bagi SKU warga yang kemarin tidak sempat di foto copy, diharapkan mengurus kembali ke pihak kelurahan dan aparatur setempat. Dinas Koperasi UMKM berharap hal ini juga patut didukung oleh aparatur kelurahan dan kecamatan untuk mempermudah warga dalam mendapatkan berkas SKU yang diminta.
“Kalau yang sudah pernah bikin namun tidak sempat menyalin kemarin, ya urus saja lagi minta lagi dengan pihak kelurahan. Yang pasti kami mendorong agar pelaku UMKM dapat memperoleh hak-haknya dan pihak pemerintah serta bank terkait juga turut mendukung program pemerintah. Kapasitas kami disini sebagai pengusul saja kemarin untuk diserahkan langsung ke Kementerian,” tegasnya.
Untuk data berapa jumlah pelaku UMKM yang memperoleh bantuan, hanya pemerintah pusat yang tahu. “Yang pasti kemarin data yang masuk ke kami dan kemudian kami usulkan ke Kementerian itu sebanyak 33 ribu lebih UMKM,” pungkas Tajuddin.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
