Dengan melihat peran Sungai Mahakam tersebut harusnya semua pihak dapat mengambil peran untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan fungsi sungai Mahakam dengan melakukan rehabilitasi/perawatan sungai, bahkan hingga sebagai sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemprov Kalimantan Selatan dapat dijadikan rujukan, karena sejak 2009 telah dapat mengelola Sungai Barito, dan berhasil mendapat retribusi sebesar Rp400 miliar, yang kemudian digunakan untuk menjaga fungsi keberlangsungan sungai dan sebagian hasil dari retribusi tersebut masuk ke PAD.
Muis berharap Pemprov Kaltim pun dapat mengikuti jejak Pemprov Kalsel untuk mengelola sungai, karena bukan hanya demi meningkatkan PAD, melainkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi sungai Mahakam.
"Kan sudah ada rujukan jadi bukan hal yang rumit untuk dilakukan," jelas Muis.
Seluruh daerah diajak proaktif mendorong juga untuk segera mungkin merumuskan suatu regulasi mengenai pengelolaan alur sungai Mahakam demi terjaganya keberlangsungannya. Sementara, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Muhammad Sabani, mengatakan sangat mengapresiasi gagasan tersebut.
Karena hal tersebut sebelumnya pernah dilakukan pada beberapa tahun lalu, namun di tolak oleh Pemerintah Pusat. Kemudian, kini pihaknya sedang mengkaji kembali secara detail untuk dapat mengajukan lagi "Kaji detail, termasuk kedalaman, batimetri, kedangkalan, serta aktivitas yang padat, baru kita ajukan lagi," kata Sabani dikonfirmasi terpisah. (*)
Penulis : Faishal Alwan Yasir
Editor: Aspian Nur
Dengan melihat peran Sungai Mahakam tersebut harusnya semua pihak dapat mengambil peran untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan fungsi sungai Mahakam dengan melakukan rehabilitasi/perawatan sungai, bahkan hingga sebagai sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemprov Kalimantan Selatan dapat dijadikan rujukan, karena sejak 2009 telah dapat mengelola Sungai Barito, dan berhasil mendapat retribusi sebesar Rp400 miliar, yang kemudian digunakan untuk menjaga fungsi keberlangsungan sungai dan sebagian hasil dari retribusi tersebut masuk ke PAD.
Muis berharap Pemprov Kaltim pun dapat mengikuti jejak Pemprov Kalsel untuk mengelola sungai, karena bukan hanya demi meningkatkan PAD, melainkan untuk menjaga keberlangsungan fungsi sungai Mahakam.
"Kan sudah ada rujukan jadi bukan hal yang rumit untuk dilakukan," jelas Muis.
Seluruh daerah diajak proaktif mendorong juga untuk segera mungkin merumuskan suatu regulasi mengenai pengelolaan alur sungai Mahakam demi terjaganya keberlangsungannya. Sementara, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Muhammad Sabani, mengatakan sangat mengapresiasi gagasan tersebut.
Karena hal tersebut sebelumnya pernah dilakukan pada beberapa tahun lalu, namun di tolak oleh Pemerintah Pusat. Kemudian, kini pihaknya sedang mengkaji kembali secara detail untuk dapat mengajukan lagi "Kaji detail, termasuk kedalaman, batimetri, kedangkalan, serta aktivitas yang padat, baru kita ajukan lagi," kata Sabani dikonfirmasi terpisah. (*)
Penulis : Faishal Alwan Yasir