Kebijakan penyesuaian harga gas tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89 Tahun 2020.
"Kedua aturan ini merupakan turunan dari Perpres No 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi," kata Dwi Soetjipto dalam rilis tertulis ke KoranKaltim.Com, Rabu (6/5/2020).
Permen ESDM No 8/2020 mengatur pemberlakuan harga gas bumi sebesar US$6 per MMBTU di titik serah pengguna untuk tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Kebijakan penyesuaian harga gas untuk sektor industri ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pada ketujuh industri tersebut, yang akan memberikan efek berganda positif pada perekonomian nasional.
"Industri hulu migas tidak lagi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi telah meningkat perannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi bangsa," imbuhnya.
Penyesuaian harga gas hulu tidak akan memengaruhi penerimaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), karena yang dikurangi hanya dilakukan pada Bagian Negara. Sehingga SKK Migas melakukan sosialisasi kepada KKKS terkait implementasi aturan baru ini.
"Masukan dari para KKKS ditampung untuk dijadikan dasar pertimbangan penyusunan juknis," jelasnya.
Mekanisme serupa juga akan dilaksanakan pada saat implementasi penyesuaian harga gas bumi untuk sektor kelistrikan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmen ESDM Nomor 91 Tahun 2020.
Aturan itu memungkinkan PLN ataupun Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (BUPTL) yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN, mendapatkan penyesuaian harga gas bumi di sebesar US$ 6 per MMBTU.
SKK Migas berupaya menyelesaikan dokumen administrasi terkait penyesuaian harga gas paling lambat satu bulan sejak aturan berlaku. Dalam hal ini, Kepmen No 89/2020 berlaku pada 13 April 2020, sedangkan Kepmen No 91/2020 berlaku pada 22 April 2020. (*)
Penulis/Editor: */Hendra
Kebijakan penyesuaian harga gas tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89 Tahun 2020.
"Kedua aturan ini merupakan turunan dari Perpres No 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi," kata Dwi Soetjipto dalam rilis tertulis ke KoranKaltim.Com, Rabu (6/5/2020).
Permen ESDM No 8/2020 mengatur pemberlakuan harga gas bumi sebesar US$6 per MMBTU di titik serah pengguna untuk tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Kebijakan penyesuaian harga gas untuk sektor industri ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pada ketujuh industri tersebut, yang akan memberikan efek berganda positif pada perekonomian nasional.
"Industri hulu migas tidak lagi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi telah meningkat perannya sebagai agen pertumbuhan ekonomi bangsa," imbuhnya.
Penyesuaian harga gas hulu tidak akan memengaruhi penerimaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), karena yang dikurangi hanya dilakukan pada Bagian Negara. Sehingga SKK Migas melakukan sosialisasi kepada KKKS terkait implementasi aturan baru ini.
"Masukan dari para KKKS ditampung untuk dijadikan dasar pertimbangan penyusunan juknis," jelasnya.
Mekanisme serupa juga akan dilaksanakan pada saat implementasi penyesuaian harga gas bumi untuk sektor kelistrikan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmen ESDM Nomor 91 Tahun 2020.
Aturan itu memungkinkan PLN ataupun Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (BUPTL) yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN, mendapatkan penyesuaian harga gas bumi di sebesar US$ 6 per MMBTU.
SKK Migas berupaya menyelesaikan dokumen administrasi terkait penyesuaian harga gas paling lambat satu bulan sejak aturan berlaku. Dalam hal ini, Kepmen No 89/2020 berlaku pada 13 April 2020, sedangkan Kepmen No 91/2020 berlaku pada 22 April 2020. (*)
Penulis/Editor: */Hendra