Dia mengibaratkan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun sembako seperti kendaraan pemadam api. Jangan sampai air di kendaraan pemadam habis, tapi apinya ternyata tetap menyala.
Untuk itu, seharusnya pemerintah tidak mengarahkan semua bantuan untuk sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) saja. Namun, juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat kita selamat dari wabah ini (Covid-19) tetapi justru terpuruk dari sisi ekonomi dan sosial, karena dampak dari pandemi ini sangatlah luas antara lain kepanikan tanpa alasan kuat, pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya jumlah kemiskinan. Pemberdayaan inilah yang ke depan justru dapat membantu pemerintah meningkatkan ekonomi," jelas Aji Sofyan, Sabtu (2/5/2020) tadi.
Dia juga mengingatkan, pemerintah daerah terutama di kabupaten/kota harus cermat mendata siapa saja yang terdampak pandemi untuk kepentingan program pemberdayaan.
"Mereka yang didata antara lain yang terkena PHK, dirumahkan sementara, tak punya pekerjaan tetap. Sebelum pandemi ada yang sebagai buruh harian lepas, tukang kayu, tukang batu, pekerja lepas, sopir taksi maupun angkot, ojek (online dan pangkalan), karyawan toko/warung, yang saat sekarang ini tidak bisa bekerja," ungkapnya.
Penulis : Fairus
Editor: M.Huldi
Dia mengibaratkan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun sembako seperti kendaraan pemadam api. Jangan sampai air di kendaraan pemadam habis, tapi apinya ternyata tetap menyala.
Untuk itu, seharusnya pemerintah tidak mengarahkan semua bantuan untuk sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) saja. Namun, juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat kita selamat dari wabah ini (Covid-19) tetapi justru terpuruk dari sisi ekonomi dan sosial, karena dampak dari pandemi ini sangatlah luas antara lain kepanikan tanpa alasan kuat, pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya jumlah kemiskinan. Pemberdayaan inilah yang ke depan justru dapat membantu pemerintah meningkatkan ekonomi," jelas Aji Sofyan, Sabtu (2/5/2020) tadi.
Dia juga mengingatkan, pemerintah daerah terutama di kabupaten/kota harus cermat mendata siapa saja yang terdampak pandemi untuk kepentingan program pemberdayaan.
"Mereka yang didata antara lain yang terkena PHK, dirumahkan sementara, tak punya pekerjaan tetap. Sebelum pandemi ada yang sebagai buruh harian lepas, tukang kayu, tukang batu, pekerja lepas, sopir taksi maupun angkot, ojek (online dan pangkalan), karyawan toko/warung, yang saat sekarang ini tidak bisa bekerja," ungkapnya.
Penulis : Fairus
Editor: M.Huldi